Postingan

Menampilkan postingan dengan label TESIS HUKUM

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-04/TESIS-PDF/KODE SO.13]

1 HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA: STUDI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR TIMUR, 05 2 PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI TENTANG PATEN OBAT DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT,05 3 PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN AMANDEMEN UUD 1945,05 4 PENGAWASAN TERHADAP PROFESI NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG BERSIFAT PREVENTIF DAN KURATIF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, 06 5 PELAKSANAAN PATEN OLEH UNTUK PRODUK FARMASI PADA PENYAKIT HIV/AIDS DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA, 06 6 DAYA MENGIKAT SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (ANALISIS TERHADAP NOTARIS JAKARTA BARAT) 7 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN HUKUM

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-03/TESIS/KODE SO.05]

1 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, 03 (Ms. Word)

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-02/TESIS/KODE SO.10]

1 SINKRONISASI HORIZONTAL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PRIBADI DAN PENGEMBANGAN DIRI, 09 (PDF) 2 SINKRONISASI HORIZONTAL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PRIBADI DAN PENGEMBANGAN DIRI,09 (PDF) 3 IMPLEMENTASI PASAL 50 AYAT 3 HURUF E, F DAN H Jo PASAL 78 AYAT (5) DAN (7) UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI NGAWI, 09 (PDF)

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 25-PDF]

1 ASPEK YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS INDONESIA PASCA DITETAPKANNYA UI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA, 04 2 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04 3 PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF GENDER, 99 4 PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZEE-INDOESIA: IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982, 98 5 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR, 98 6 HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM, 98 7 UPAYA PENINGKATAN EKSPOR NONMIGAS MELALUI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK MEMERLUKAN PRANATA HUKUM YANG BERKUALITAS, 97 8 PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA,05 9 PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,05 10 HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-01/TESIS-MS.WORD/KODE SO. 03]

1 ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN:STUDI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA ENERGI ALTERNATIF DI PANTAI BARONG GUNUNG KIDUL 2 FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 3 IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSPORTIR PERUSAHAAN COLD STORAGE DI KOTA TARAKAN 4 "ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BLORA " 5 IMPLIKASI PELAKSANAAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 6 KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS 7 PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN : PROBLEMATIKA DAN PEMECAHANNYA 8 PERANAN SEJARAH PERADILAN ADAT DALAM PERADILAN NEGARA DI INDONESIA 9 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA TARAKAN TERHADAP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Kajian Yuridis Sosiologis Dala

TESIS HUKUM [KODE 2GM]

1. PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS – 99 2. PERANAN LEMBAGA BIPARTIT SEBAGAI FORUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA BANDUNG – 02 3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA – 02 4. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL OLEH BUMN DI PROP. DIY (SK : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AP YOGYAKARTA) – 03 5. PENGENDALIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI – 02 6. PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ETIKA BISNIS PADA BISNIS JUAL BELI PERANGKAT KERAS KOMPUTER DI KOTAMADYA SEMARANG – 99 7. PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN PENDUDUK SIPIL DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA – 90 8. KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI SOSIAL DALAM RANGKA PENGATURAN UNDANG-UNDANG HUKUM ASURANSI NASIONAL SERTA MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN RUANG LINGKUPNYA – 93 9. EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM MUHAMMAD ABDUH – 98 10. KALIMAT UN-SAWA DALAM QUR’AN SEBUAH SUMBANGAN PEM

TESIS HUKUM [KODE 03Y]

1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR / 2001 2. ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 45 1992. STUDI KASUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN / 1997 3. NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY [TELAAH KRITIS TERHADAP NEGARA HUKUM INDONESIA] / 2001 4. PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSI BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL / 1997 5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI / 1998 6. BISNIS E.COMMERCE WWW.SANUR.CO.ID [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK] / 2003 7. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAAN DI LUAR KUHP DI LOMBOK DAN BALI / 1998 8. PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI D

TESIS HUKUM [KODE 01E]

1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ – 02 2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA – 00 3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS – 03 4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02 5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) – 02 6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) - 03 7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 – 03 8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS – 03 9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KO

TESIS HUKUM [KODE O.9]

1 PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003 2 UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004 3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005 5 ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004 6 PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE 7 IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINGDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA 8 PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI 9 FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUP