TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-04/TESIS-PDF/KODE SO.13]
1 HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA: STUDI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR TIMUR, 05
2 PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI TENTANG PATEN OBAT DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT,05
3 PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN AMANDEMEN UUD 1945,05
4 PENGAWASAN TERHADAP PROFESI NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG BERSIFAT PREVENTIF DAN KURATIF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, 06
5 PELAKSANAAN PATEN OLEH UNTUK PRODUK FARMASI PADA PENYAKIT HIV/AIDS DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA, 06
6 DAYA MENGIKAT SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (ANALISIS TERHADAP NOTARIS JAKARTA BARAT)
7 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 06
2 PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI TENTANG PATEN OBAT DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT,05
3 PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN AMANDEMEN UUD 1945,05
4 PENGAWASAN TERHADAP PROFESI NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG BERSIFAT PREVENTIF DAN KURATIF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, 06
5 PELAKSANAAN PATEN OLEH UNTUK PRODUK FARMASI PADA PENYAKIT HIV/AIDS DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA, 06
6 DAYA MENGIKAT SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (ANALISIS TERHADAP NOTARIS JAKARTA BARAT)
7 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 06
Komentar