TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-04/TESIS-PDF/KODE SO.13]

Oleh -
1 HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA: STUDI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR TIMUR, 05
2 PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI TENTANG PATEN OBAT DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT,05
3 PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN AMANDEMEN UUD 1945,05
4 PENGAWASAN TERHADAP PROFESI NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG BERSIFAT PREVENTIF DAN KURATIF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, 06
5 PELAKSANAAN PATEN OLEH UNTUK PRODUK FARMASI PADA PENYAKIT HIV/AIDS DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA, 06
6 DAYA MENGIKAT SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (ANALISIS TERHADAP NOTARIS JAKARTA BARAT)
7 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 06

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TESIS MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK [KODE 5GM]

Oleh -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN : EFEKTIVITAS TRAYEK ANGKUTAN SEBAGAI SISTEM TRANSPORTASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (SK : DIKOTAMADYA DATI II KUPANG NTT) – 99 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KAB. DATI II TIMOR TENGAH UTARA – 98 PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN APBD TINGKAT I KALBAR (STUDI IMPELEMENTASI BEBERAPA FAKTOR PENDUKUNG SINKRONISASI KEWENANGAN DAN TUJUAN) – 95 KINERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) PROP. DATI I RIAU – 95 PEMBANGUNAN DI KAB. KUPANG MENYONGSONG GLOBALISASI EKONOMI (SUATU STUDI MENGENAI UPAYA PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN MENGHADAPI KECENDERUNGAN LINGKUNGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI BIDANG EKONOMI – 97 KUALITAS PELAYANAN DIPENDA DATI II SINTANG KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK – 97 KERJASAMA PEMDA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL – 99 FACTORS INFLUENCING CIVIL SERVICE REFORM IN INDONESIA : THE CASE STUDY OF YOGYA MUNICIPALITY) – 00 KEMAMPUAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH (STUDI T...
Baca selengkapnya

Kriteria Pelayanan yang Membedakan dengan Barang

Oleh -
Gambar
Menurut Vincent Gaspersz (2002 : 70-71) terdapat sejumlah kriteria yang mencirikan pelayanan sekaligus membedakannya dengan barang, yaitu : Pelayanan merupakan output tak berbentuk (Intangible Output) Pelayanan merupakan output variabel, tidak standar. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventori, tetapi dapat 
dikonsumsi dalam produksi. Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui 
proses pelayanan. Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan layanan. Ketrampilan personel ”diserahkan” atau diberikan secara langsung 
pada pelanggan. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal. Membutuhkan pertimbangan priadi yang tinggi dari individu yang 
memberikan pelayanan. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan. Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subyektif. Pengendalian kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses. Option penetapan harga adalah lebih rumit. Dari uraian d...
Baca selengkapnya

Tesis Ketahanan Nasional [Idtesis Soft-04/Tesis-PDF/Kode So.18]

Oleh -
Gambar
1 PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG),05 2 KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (STUDI KASUS MAJALAH TEMPO DAN SURAT KABAR JAWA POS),05 3 ANALISIS TRANFORMASI ORGANISASI PUSDIKLAT PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, 07 4 PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKANTAN JAKARTA PUSAT DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, 07 5 STRATEGI PENGAMANAN DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KLAS IIA KARAWANG),07 6 PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG),05 7 PENGUKURAN KINERJA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD,07 8 KAJIAN ...
Baca selengkapnya