TESIS HUKUM [KODE 2GM]
2. PERANAN LEMBAGA BIPARTIT SEBAGAI FORUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA BANDUNG – 02
3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA – 02
4. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL OLEH BUMN DI PROP. DIY (SK : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AP YOGYAKARTA) – 03
5. PENGENDALIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI – 02
6. PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ETIKA BISNIS PADA BISNIS JUAL BELI PERANGKAT KERAS KOMPUTER DI KOTAMADYA SEMARANG – 99
7. PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN PENDUDUK SIPIL DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA – 90
8. KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI SOSIAL DALAM RANGKA PENGATURAN UNDANG-UNDANG HUKUM ASURANSI NASIONAL SERTA MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN RUANG LINGKUPNYA – 93
9. EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM MUHAMMAD ABDUH – 98
10. KALIMAT UN-SAWA DALAM QUR’AN SEBUAH SUMBANGAN PEMAHAMAN AQIDAH ISLAM TERHADAP SUMPAH PERDAMAIAN NAWEAR (SK : DESA TUAL, MALUKU TENGGARA) – 01
11. HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAH NEGARA) – HTN 95
12. EFEKTIVITAS ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM RANGKA PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR – 03
13. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
14. PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK KENYAH DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1974 – 03
15. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MAL PRAKTEK (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM) – 02
16. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENYERAHAN PENGGUNAAN KAPLING TANAH MATANG OLEH PERUM PERUMAHAN DENGAN USER DI KOTA MAKASAR – 03
17. PENGGUNAAN JASA ADVOKAST ATAU PENGACARA SEBAGAI KONSULTAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA OLEH PERUSAHAAN (PT. HARTATI JAYA POLYWOOD SAMARINDA) – 03
18. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA – 04
19. KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI ERA OTONOMI DAERAH (SK : KAB. BANGGAI PROP SULTENG) – 04
20. UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PRODUK-PRODULK HUKUM DAERAH KAB. PURWOREJO MELALUI PEMANFAATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) – 02
21. PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (KAJIAN DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA) – 02
22. CODE FOR PRODUCT SEBAGAI SARANA ETIKA BISNIS DI PERUSAHAAN MIGAS TOTAL FINAELF E & P INDONESIA – 01
23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (SK : PADA PT. BRITISH PETROLEUM DI PAPUA) – 04
24. PERWUJUDAN KONSEP NEGARA HUKUM MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 – 04
25. STATUS HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PENYIMPANAN DANA DAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT DI DESA ADAT KUTA DAN JIMBARAN – 02
26. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN – 04
27. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARTAUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KAB. BANYUMAS – 02
28. PENGATURAN HUKUM KREDITOR PREFERENT DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN – 05
29. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
30. KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN – 01
31. PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK OLEH NEGARA TERHADAP SUATU PERJANJIAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKONOMI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA. [BISNIS,UGM,2003]
32. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL. [BISNIS, UII,2001]
33. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISC (CD). [BISNIS,UII,2001]
34. IKLIM INVESTASI PASCA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH. TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM. (STUDI KASUS PENOLAKAN PRIVATISASI PT.SEMEN GRESIK). [BISNIS,UII,2002]
35. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGADAAN PERJANJIAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN DI SURABAYA. [BISNI, UII,2001]
36. PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KABUPATEN KARANGANYAR. [BISNIS, UII,2002]
37. TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERUSAHAAN PERSEROAN DARI ASPEK GOOD CORPRORATE GOVERNANCE. [BISNI,UNPAD,2003]
38. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. DENGAN PT. BANK NIAGA YOGYAKARTA. [BISNIS, UGM,2005]
39. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEBAGAI PEMEGANG GADAI SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN SISTEM SCRIPLESS TRADING (PERDAGANGAN TANPA WARKAT). [BISNIS, UII,2003]
40. PENGETAHUAN TENTANG ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN STATUS SOSIAL MEDIA CETAK SERTA PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM IKLAN. [SOSIAL,UGM,1994]
41. PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI SURAKARTA. [SOSIAL,UGM,2004]
42. STRATEGI PEMENANGAN PKS PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 (STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROP MALUKU UTARA). [HTN,UIN,2008]
43. PEMIKIRAN ETIKA BISNIS IMAM AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA’ULUM AD-DIN. [SY,UIN,2001]
44. EFEKTIVITAS JAMINAN PERSEROAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA B PD JAWA TENGAH CABANG PEMUDA SEMARANG. [UNDIP,2005]
45. HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER. (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN,DEMAK) [UNCIP.2006]
46. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIAHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KAB. REMBANG. [UNCIP,2008]
47. PERKEMBANGAN BPR DI JAWA TENGAH. [UNDIP,2004]
48. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS WASIAT WAJIBAH). [UNDIP,2003]
49. KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADI PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN PA. SEMARANG). [UNDIP,2005]
50. AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGADIAYAAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PA. SURAKARTA). [UNDIP,2007]
51. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN PACITAN. [UNDIP,2004]
52. AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI. [UNDIP,2004]
53. TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUSUK SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN. [UNDIP,2004]
54. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUJ ADAT BALI. [UNDIP,2003]
55. POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA WANGSA DI WILAYA PEMDA KABUPATEN TABANAN. [UNDIP,200]
56. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM. [UNDIP,2004]
57. PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KABUPATEN DI KABUPATEN KARANGANYAR. [UNDIP,2003]
58. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PN SEMARANG). [UNDIP,2005]
59. SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (STUDI KASUS PADA MARGA NEGARA BATIN DI KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGA MAS). [UNDIP,2008]
60. PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI ”SEPANJANG JAYA” DI SEMARANG. [UNDIP,2006]
61. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAH ATAS OBYEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN DIDUSIA PADA PT. BRI TANGERANG. [UNDIP,2007]
62. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BRI BATANG. [UNDIP,2007]
63. LEMBAR PENGESAHAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BRI TEGAL. [UNDIP,2006]
64. PEMBEERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BRI CABANG TEGAL. [UNDIP,2008]
65. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BRI PANDANARAN SEMARANG. [UNDIP,2006]
66. EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK YAPEN WAROPEN SERUL. [UNDIP,2007]
67. PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PT. SIEPAD PRODUCE). [UNDIP,2007]
68. ALIH DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK NTN CABANG SEMARANG. [UNDIP,2005]
69. TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH BPR DI KOTA BEKASI. [UNDIP,2007]
70. TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FUDUSIA (STUDI KASUS ASTRA CREDIT COMPANY SEMARANG). [UNDIP,2005]
71. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREIDIT KEPEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN BUKIT INDAH SEMARANG). [UNDIP,2003]
72. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN. [UNDIP,2007]
73. PELAKSANAAN PERJANJIAN KRIEDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BPD JATENG CABANG PEMBANTU KLEWER SURAKARTA. [UNDIP,2008]
74. PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KPR BTN. [UNDIP,2004]
75. TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSERO TERBATAS DALAM KEPAILITAN. [UNDIP,2007]
76. PENGERITAN UTANG DLAAM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT MANLIFE INDONESIA). [UNDIP,2003]
77. PELAKSANAAN PERDA NO 3 TAHUN 2002 TANTANG PKB DALAM RANGKA PAD SENDIRI PROVINSI JAWA TENGAH. [UNDIP,2005]
78. ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN REKSADANA DI PASAR MODAL INDONESIA. [UNDIP,2008]
79. IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI BANK SYARIAH CABANG MATARAM). [UNDIP,2008]
80. PENERAPAN ASAS TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAB DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG. [UNDIP,2005]
81. PELAKSANAAN PERJANJAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK. [UNDIP,2005]
82. JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT.BNI KANTOR WILAYAH SEMARANG. [UNDIP,2007]
83. ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA. [UNDIP,2003]
84. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. SEMESTA FINANCE SEMARANG. [UNDIP,2007]
85. KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK DI INDONESIA. [UNDIP,2006]
86. PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO 98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUATAN AKTA KOPERASI KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG. [UNDIP,2008]
87. BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DALAM RUTAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MA RI NO 3641/K/Pdt). [UNDIP,2008]
88. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA. [UNDIP,2005]
89. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WERNET SEBAGAI PENGGUNA AKHIR DENGAN MICROSOFT INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. [UNDIP,2008]
90. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR PADA CV. MUTIARA TRANSPORT DI KOTA TEGAL. [UNDIP,2005]
91. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR DI KODAM V DEPONEGORO. [UNDIP,2002]
92. PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PT. AVOCET BALOONG MONGONDOU. [UNDIP,2008]
93. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK. (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO 013/K/N/HAKI/2003). [UNDIP,2005]
94. PENYELESAIAN MASALAH KERJA SAMA PEMEGANG HAK MILIK DENGAN PT. TRI AGUNG SARANA TUNGGAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KABUPATEN TEGAL. [UNDIP,2005]
95. KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT. PURI KENCANA MULYA PERSADA DI SEMARANG. [UNDIP,2007]
96. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PT KAI DENGAN PENYEWAN DI DAERAH DAOP IV KOTA SEMARANG. [UNDIP,2005]
97. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DENGAN DANA APBD (STUDI DI PEMKOT SEMARANG). [UNDIP,2005]
98. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DENGAN RADIO SIARAN SWASTA DI SEMARANG. [UNDIP,2003]
99. AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH MENURUT KEPRES NO 8 TAHUN 2003 DI PEMPROV JAWA TENGAH. [UNDIP,2006]
100. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASA I’TIKAD BAIK DALAM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI. [UNDIP,2007]
101. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN GADUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA TEKNIS 2 LANTAI ANTARA DEPAG DENGAN CV. ESPO CONTULTAN SEMARANG. [UNDIP,2003]
102. PENERAPAN PASAL-PASAL KUHPER PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DALAM AKTA NOTARIS. [UNDIP,2003]
103. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK KEDUNG OMBO DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI. [UNDIP,2005]
104. PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN). [UNDIP,2008]
105. PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN SEBERANG ULI 1 KOTA PALEMBANG. [UNDIP,2008]
106. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TAHUN 2000 JO UU NO 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA DAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN [UNDIP,2005]
107. PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BAGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG. [UNDIP,2007]
108. PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI. [UNDIP,2004]
109. PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG. [UNDIP,2008]
110. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. BONANG KABUPATEN DEMAK. [UNDIP,2004]
111. EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI TINJAU DARI CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN JEPARA. [UNDIP,2004]
112. EKSISTENSI AKTA DI BAWAH TANGAH SEBAGAI ALAT BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KABUPATEN KARAWANG. [UNDIP,2004]
113. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI. [UNDIP,2007]
114. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI. [UNDIP,2006]
115. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG. [UNDIP,2006]
116. SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PT. PUTRA SEJAHTERA PIONERONDO DI MEDAN). [UNDIP,2006]
117. STATUS PENGUASAAN DARI MASYARAKAT DALAM AREAL PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMKOT SEMARANG. [UNDIP,2005]
118. KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG. [UNDIP,2005]
119. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDOENSIA. [UNDIP,2007]
120. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN. [UNDIP,2006]
121. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. [UNDIP,2004]
122. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LIGITASI PADA PT. BANK DANAMON Tbkl CABANG SEMARANG. [UNDIP,2009]
123. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DI LETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PT BANK MEGA CABANG BANJARMASIN). [UNDIP,2009]
124. KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMUA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA. [UNDIP,2008]
125. KEDUDUKAN SETANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974. [UNDIP,2002]
126. ANALSIS YURUDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM. [UNDIP,2005]
127. KEDUDUKAN AHLI BERALIH AGAMA TERHADAP HARGA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR). [UNDIP,2007]
128. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SUKOHARJO. [UNDIP,2004]
1. PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS – 99
2. PERANAN LEMBAGA BIPARTIT SEBAGAI FORUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA BANDUNG – 02
3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA – 02
4. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL OLEH BUMN DI PROP. DIY (SK : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AP YOGYAKARTA) – 03
5. PENGENDALIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI – 02
6. PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ETIKA BISNIS PADA BISNIS JUAL BELI PERANGKAT KERAS KOMPUTER DI KOTAMADYA SEMARANG – 99
7. PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN PENDUDUK SIPIL DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA – 90
8. KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI SOSIAL DALAM RANGKA PENGATURAN UNDANG-UNDANG HUKUM ASURANSI NASIONAL SERTA MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN RUANG LINGKUPNYA – 93
9. EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM MUHAMMAD ABDUH – 98
10. KALIMAT UN-SAWA DALAM QUR’AN SEBUAH SUMBANGAN PEMAHAMAN AQIDAH ISLAM TERHADAP SUMPAH PERDAMAIAN NAWEAR (SK : DESA TUAL, MALUKU TENGGARA) – 01
11. HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAH NEGARA) – HTN 95
12. EFEKTIVITAS ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM RANGKA PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR – 03
13. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
14. PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK KENYAH DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1974 – 03
15. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MAL PRAKTEK (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM) – 02
16. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENYERAHAN PENGGUNAAN KAPLING TANAH MATANG OLEH PERUM PERUMAHAN DENGAN USER DI KOTA MAKASAR – 03
17. PENGGUNAAN JASA ADVOKAST ATAU PENGACARA SEBAGAI KONSULTAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA OLEH PERUSAHAAN (PT. HARTATI JAYA POLYWOOD SAMARINDA) – 03
18. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA – 04
19. KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI ERA OTONOMI DAERAH (SK : KAB. BANGGAI PROP SULTENG) – 04
20. UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PRODUK-PRODULK HUKUM DAERAH KAB. PURWOREJO MELALUI PEMANFAATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) – 02
21. PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (KAJIAN DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA) – 02
22. CODE FOR PRODUCT SEBAGAI SARANA ETIKA BISNIS DI PERUSAHAAN MIGAS TOTAL FINAELF E & P INDONESIA – 01
23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (SK : PADA PT. BRITISH PETROLEUM DI PAPUA) – 04
24. PERWUJUDAN KONSEP NEGARA HUKUM MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 – 04
25. STATUS HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PENYIMPANAN DANA DAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT DI DESA ADAT KUTA DAN JIMBARAN – 02
26. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN – 04
27. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARTAUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KAB. BANYUMAS – 02
28. PENGATURAN HUKUM KREDITOR PREFERENT DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN – 05
29. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
30. KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN – 01
31. PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK OLEH NEGARA TERHADAP SUATU PERJANJIAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKONOMI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA. [BISNIS,UGM,2003]
32. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL. [BISNIS, UII,2001]
33. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISC (CD). [BISNIS,UII,2001]
34. IKLIM INVESTASI PASCA DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH. TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM. (STUDI KASUS PENOLAKAN PRIVATISASI PT.SEMEN GRESIK). [BISNIS,UII,2002]
35. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGADAAN PERJANJIAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN DI SURABAYA. [BISNI, UII,2001]
36. PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KABUPATEN KARANGANYAR. [BISNIS, UII,2002]
37. TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERUSAHAAN PERSEROAN DARI ASPEK GOOD CORPRORATE GOVERNANCE. [BISNI,UNPAD,2003]
38. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. DENGAN PT. BANK NIAGA YOGYAKARTA. [BISNIS, UGM,2005]
39. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEBAGAI PEMEGANG GADAI SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN SISTEM SCRIPLESS TRADING (PERDAGANGAN TANPA WARKAT). [BISNIS, UII,2003]
40. PENGETAHUAN TENTANG ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN STATUS SOSIAL MEDIA CETAK SERTA PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM IKLAN. [SOSIAL,UGM,1994]
41. PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI SURAKARTA. [SOSIAL,UGM,2004]
42. STRATEGI PEMENANGAN PKS PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 (STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROP MALUKU UTARA). [HTN,UIN,2008]
43. PEMIKIRAN ETIKA BISNIS IMAM AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA’ULUM AD-DIN. [SY,UIN,2001]
44. EFEKTIVITAS JAMINAN PERSEROAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA B PD JAWA TENGAH CABANG PEMUDA SEMARANG. [UNDIP,2005]
45. HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER. (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN,DEMAK) [UNCIP.2006]
46. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIAHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KAB. REMBANG. [UNCIP,2008]
47. PERKEMBANGAN BPR DI JAWA TENGAH. [UNDIP,2004]
48. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS WASIAT WAJIBAH). [UNDIP,2003]
49. KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADI PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN PA. SEMARANG). [UNDIP,2005]
50. AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGADIAYAAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PA. SURAKARTA). [UNDIP,2007]
51. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN PACITAN. [UNDIP,2004]
52. AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI. [UNDIP,2004]
53. TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUSUK SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN. [UNDIP,2004]
54. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUJ ADAT BALI. [UNDIP,2003]
55. POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA WANGSA DI WILAYA PEMDA KABUPATEN TABANAN. [UNDIP,200]
56. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM. [UNDIP,2004]
57. PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KABUPATEN DI KABUPATEN KARANGANYAR. [UNDIP,2003]
58. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PN SEMARANG). [UNDIP,2005]
59. SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (STUDI KASUS PADA MARGA NEGARA BATIN DI KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGA MAS). [UNDIP,2008]
60. PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI ”SEPANJANG JAYA” DI SEMARANG. [UNDIP,2006]
61. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAH ATAS OBYEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN DIDUSIA PADA PT. BRI TANGERANG. [UNDIP,2007]
62. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BRI BATANG. [UNDIP,2007]
63. LEMBAR PENGESAHAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BRI TEGAL. [UNDIP,2006]
64. PEMBEERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BRI CABANG TEGAL. [UNDIP,2008]
65. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BRI PANDANARAN SEMARANG. [UNDIP,2006]
66. EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK YAPEN WAROPEN SERUL. [UNDIP,2007]
67. PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PT. SIEPAD PRODUCE). [UNDIP,2007]
68. ALIH DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK NTN CABANG SEMARANG. [UNDIP,2005]
69. TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH BPR DI KOTA BEKASI. [UNDIP,2007]
70. TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FUDUSIA (STUDI KASUS ASTRA CREDIT COMPANY SEMARANG). [UNDIP,2005]
71. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREIDIT KEPEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN BUKIT INDAH SEMARANG). [UNDIP,2003]
72. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN. [UNDIP,2007]
73. PELAKSANAAN PERJANJIAN KRIEDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BPD JATENG CABANG PEMBANTU KLEWER SURAKARTA. [UNDIP,2008]
74. PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KPR BTN. [UNDIP,2004]
75. TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSERO TERBATAS DALAM KEPAILITAN. [UNDIP,2007]
76. PENGERITAN UTANG DLAAM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT MANLIFE INDONESIA). [UNDIP,2003]
77. PELAKSANAAN PERDA NO 3 TAHUN 2002 TANTANG PKB DALAM RANGKA PAD SENDIRI PROVINSI JAWA TENGAH. [UNDIP,2005]
78. ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN REKSADANA DI PASAR MODAL INDONESIA. [UNDIP,2008]
79. IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI BANK SYARIAH CABANG MATARAM). [UNDIP,2008]
80. PENERAPAN ASAS TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAB DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG. [UNDIP,2005]
81. PELAKSANAAN PERJANJAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK. [UNDIP,2005]
82. JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT.BNI KANTOR WILAYAH SEMARANG. [UNDIP,2007]
83. ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA. [UNDIP,2003]
84. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. SEMESTA FINANCE SEMARANG. [UNDIP,2007]
85. KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK DI INDONESIA. [UNDIP,2006]
86. PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO 98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUATAN AKTA KOPERASI KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG. [UNDIP,2008]
87. BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DALAM RUTAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MA RI NO 3641/K/Pdt). [UNDIP,2008]
88. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA. [UNDIP,2005]
89. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WERNET SEBAGAI PENGGUNA AKHIR DENGAN MICROSOFT INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. [UNDIP,2008]
90. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR PADA CV. MUTIARA TRANSPORT DI KOTA TEGAL. [UNDIP,2005]
91. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR DI KODAM V DEPONEGORO. [UNDIP,2002]
92. PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PT. AVOCET BALOONG MONGONDOU. [UNDIP,2008]
93. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK. (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO 013/K/N/HAKI/2003). [UNDIP,2005]
94. PENYELESAIAN MASALAH KERJA SAMA PEMEGANG HAK MILIK DENGAN PT. TRI AGUNG SARANA TUNGGAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KABUPATEN TEGAL. [UNDIP,2005]
95. KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT. PURI KENCANA MULYA PERSADA DI SEMARANG. [UNDIP,2007]
96. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PT KAI DENGAN PENYEWAN DI DAERAH DAOP IV KOTA SEMARANG. [UNDIP,2005]
97. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DENGAN DANA APBD (STUDI DI PEMKOT SEMARANG). [UNDIP,2005]
98. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DENGAN RADIO SIARAN SWASTA DI SEMARANG. [UNDIP,2003]
99. AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH MENURUT KEPRES NO 8 TAHUN 2003 DI PEMPROV JAWA TENGAH. [UNDIP,2006]
100. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASA I’TIKAD BAIK DALAM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI. [UNDIP,2007]
101. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN GADUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA TEKNIS 2 LANTAI ANTARA DEPAG DENGAN CV. ESPO CONTULTAN SEMARANG. [UNDIP,2003]
102. PENERAPAN PASAL-PASAL KUHPER PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DALAM AKTA NOTARIS. [UNDIP,2003]
103. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK KEDUNG OMBO DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI. [UNDIP,2005]
104. PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN). [UNDIP,2008]
105. PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN SEBERANG ULI 1 KOTA PALEMBANG. [UNDIP,2008]
106. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TAHUN 2000 JO UU NO 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA DAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN [UNDIP,2005]
107. PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BAGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG. [UNDIP,2007]
108. PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI. [UNDIP,2004]
109. PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG. [UNDIP,2008]
110. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. BONANG KABUPATEN DEMAK. [UNDIP,2004]
111. EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI TINJAU DARI CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN JEPARA. [UNDIP,2004]
112. EKSISTENSI AKTA DI BAWAH TANGAH SEBAGAI ALAT BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KABUPATEN KARAWANG. [UNDIP,2004]
113. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI. [UNDIP,2007]
114. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI. [UNDIP,2006]
115. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG. [UNDIP,2006]
116. SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PT. PUTRA SEJAHTERA PIONERONDO DI MEDAN). [UNDIP,2006]
117. STATUS PENGUASAAN DARI MASYARAKAT DALAM AREAL PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMKOT SEMARANG. [UNDIP,2005]
118. KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG. [UNDIP,2005]
119. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDOENSIA. [UNDIP,2007]
120. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN. [UNDIP,2006]
121. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. [UNDIP,2004]
122. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LIGITASI PADA PT. BANK DANAMON Tbkl CABANG SEMARANG. [UNDIP,2009]
123. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DI LETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PT BANK MEGA CABANG BANJARMASIN). [UNDIP,2009]
124. KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMUA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA. [UNDIP,2008]
125. KEDUDUKAN SETANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974. [UNDIP,2002]
126. ANALSIS YURUDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM. [UNDIP,2005]
127. KEDUDUKAN AHLI BERALIH AGAMA TERHADAP HARGA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR). [UNDIP,2007]
128. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SUKOHARJO. [UNDIP,2004]
0 comments
Poskan Komentar