TESIS HUKUM [KODE 01E]
1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ – 02
2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA – 00
3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS – 03
4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02
5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) – 02
6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) - 03
7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 – 03
8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS – 03
9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME – 03
10. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA – 03
11. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA – 03
12. KOSONG
13. EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS – 03
14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA) – 03
15. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI) – 02
16. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) – 04
17. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR – 01
18. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN – 01
19. PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 04
20. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG – 04
21. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMHAN DI KOTA SAMARINDA – 04
22. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA – 03
23. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM – 04
24. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN – 04
25. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON LINE – 03
26. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA MUSIK DAN LAGU BALI – 03
27. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH – 04
28. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN – 04
29. UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET – 04
30. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA – 04
31. PEMBAGIAN HAKK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 05
32. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (SUATU STUDI DI POLRES KLATEN) – 04
33. REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) – 02
34. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM – 02
35. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET – 03
36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN IDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI – 03
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI – 03
38. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA – 04
39. DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 02
40. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 03
41. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA – 03
42. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY – 03
43. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) – 03
44. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU STUDI DI POLRES BOYOLALI) – 03
45. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YK) – 04
46. PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI – 03
47. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA – 04
48. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA – 03
49. PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA - 03
50. UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA – 03
51. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA
52. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI – 03
53. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 – 02
54. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI – 03
55. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS – 04
56. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR – 03
57. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN – 04
58. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS – 04
59. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUKM INVESTASI – 04
60. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK – 03
61. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI – 04
62. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – 05
63. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) – 03
64. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK – 05
65. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) – 05
66. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR
67. TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT – 04
68. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) – 05
69. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK – 04
70. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR – 05
71. PERANANA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
72. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) – 02
73. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) – 05
74. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT – 05
75. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS – 02
76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY – 05
77. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
78. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR – 05
79. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN – 05
80. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
81. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA KAB. SOPPENG – 05
82. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR – 06
83. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
84. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT – 05
85. PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DIKOTA MAKASAR – 05
86. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL – 01
87. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KAB. KATINGAN PROP KALTENG SKALA RUMAH TANGGA – 05
88. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) – 03
89. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN – 05
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA – 04
91. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR - 06
92. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN – 06
93. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS – 06
94. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) – 02
95. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA – 03
96. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL – 02
97. PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN – 99
98. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR – 06
99. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU – 05
100. KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH – 05
101. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO – 05
102. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI -= 05
103. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT – 05
104. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 05
105. STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 05
106. PELAKSANAAN THE FILEC’S OF CREDIT ”ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO – 05
107. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG
108. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) – 05
109. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK – 05
110. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA – 05
111. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO – 05
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN - 05
113. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI – 05
114. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA – 05
115. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 – 05
116. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR – 05
117. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH – 05
118. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA – 05
119. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) – 05
120. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET – 05
121. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA – 05
122. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK – 05
123. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA - 05
2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA – 00
3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS – 03
4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02
5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) – 02
6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) - 03
7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 – 03
8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS – 03
9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME – 03
10. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA – 03
11. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA – 03
12. KOSONG
13. EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS – 03
14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA) – 03
15. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI) – 02
16. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) – 04
17. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR – 01
18. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN – 01
19. PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 04
20. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG – 04
21. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMHAN DI KOTA SAMARINDA – 04
22. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA – 03
23. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM – 04
24. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN – 04
25. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON LINE – 03
26. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA MUSIK DAN LAGU BALI – 03
27. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH – 04
28. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN – 04
29. UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET – 04
30. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA – 04
31. PEMBAGIAN HAKK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 05
32. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (SUATU STUDI DI POLRES KLATEN) – 04
33. REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) – 02
34. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM – 02
35. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET – 03
36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN IDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI – 03
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI – 03
38. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA – 04
39. DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 02
40. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 03
41. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA – 03
42. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY – 03
43. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) – 03
44. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU STUDI DI POLRES BOYOLALI) – 03
45. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YK) – 04
46. PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI – 03
47. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA – 04
48. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA – 03
49. PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA - 03
50. UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA – 03
51. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA
52. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI – 03
53. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 – 02
54. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI – 03
55. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS – 04
56. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR – 03
57. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN – 04
58. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS – 04
59. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUKM INVESTASI – 04
60. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK – 03
61. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI – 04
62. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – 05
63. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) – 03
64. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK – 05
65. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) – 05
66. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR
67. TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT – 04
68. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) – 05
69. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK – 04
70. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR – 05
71. PERANANA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
72. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) – 02
73. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) – 05
74. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT – 05
75. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS – 02
76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY – 05
77. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
78. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR – 05
79. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN – 05
80. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
81. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA KAB. SOPPENG – 05
82. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR – 06
83. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
84. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT – 05
85. PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DIKOTA MAKASAR – 05
86. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL – 01
87. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KAB. KATINGAN PROP KALTENG SKALA RUMAH TANGGA – 05
88. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) – 03
89. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN – 05
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA – 04
91. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR - 06
92. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN – 06
93. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS – 06
94. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) – 02
95. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA – 03
96. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL – 02
97. PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN – 99
98. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR – 06
99. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU – 05
100. KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH – 05
101. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO – 05
102. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI -= 05
103. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT – 05
104. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 05
105. STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 05
106. PELAKSANAAN THE FILEC’S OF CREDIT ”ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO – 05
107. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG
108. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) – 05
109. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK – 05
110. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA – 05
111. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO – 05
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN - 05
113. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI – 05
114. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA – 05
115. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 – 05
116. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR – 05
117. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH – 05
118. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA – 05
119. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) – 05
120. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET – 05
121. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA – 05
122. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK – 05
123. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA - 05
Komentar