TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 25-PDF]

0
1 ASPEK YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS INDONESIA PASCA DITETAPKANNYA UI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA, 04
2 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04
3 PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF GENDER, 99
4 PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZEE-INDOESIA: IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982, 98
5 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR, 98
6 HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM, 98
7 UPAYA PENINGKATAN EKSPOR NONMIGAS MELALUI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK MEMERLUKAN PRANATA HUKUM YANG BERKUALITAS, 97
8 PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA,05
9 PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,05
10 HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM PENERAPANNYA DI LOMBOK ,85
11 GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PERKOSAAN,06
12 EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA,05
13 PENAHANAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,06
14 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA/TERDAKWA,06
15 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI BANTEN),06
16 BIOPROSPEKSI SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP POTENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI,03
17 PERDAGANGAN MANUSIA TERSELUBUNG DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI,06
18 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SUMBER DAYA HAYATI,04
19 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA (STUDI KASUS: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI BATAM),06
20 PEMANFAATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERSIDANGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR),05
21 PERANAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH,05
22 ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENDAPAFTARAN MEREK BERDASARKAN KRITETIA "PERSAMAAN PADA POKOKNYA",06
23 PENERAPAN DEBITOR PAKSA BADAN ATAS KREDIT MACET TERHADAP DEBITOR YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK DALAM KAITAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,01
24 BEBERAPA PERMASALAHAN PRANATA JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT SERTA PELAKSANAANNYA DALAM HUKUM MARITIM INDONESIA,88
25 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,06
26 PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UU NO.26 TAHUN 2000),06
27 KENDALA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL STUDI KASUS PT.INCO,06
28 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT,07
29 KAJIAN TEORETIS KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM BIDANG KEHUTANAN,07
30 DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (M.H.),07
31 EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO.88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK,05
32 PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RAKYAT PADA LINGKUNGAN ABRI,99
33 ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KUHAP,85
34 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04
35 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR,98
36 kosong
37 PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KHUSUS TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN), 96
38 HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA PANCASILA: SUATU TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945,97
39 PEMERIKSAAN TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, 98
40 BANTUAN HUKUM: SUATU HAK ASASI MANUSIA BUKAN BELAS KASIHAN, 98
Share :

Komentar Facebook:

0 Komentar Blog:

Google+ Followers

Entri Populer