TESIS MPKD [KODE 07Y]

1. ANALISIS TRANSFORMASI SPASIAL KOTA KUDUS, 02
2. STUDI PERKEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN KOTA: KASUS KOTA PURWOKERTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, PROINSI JAWA TENGAH, 00
3. PENGARUH PERKEMBANGAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP STRUKTUR TATA RUANG KOTA CIREBON,00
4. KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PILIHAN LOKASI LAHAN/TANAH. (STUDI KASUS DI RING ROAD UTARA KOTA YOGYAKARTA), 01
5. INTERAKSI ANTARA TRANSPORTASI DARAT DENGAN PERUBAHAN GUNA LAHAN KOTA. (STUDI KASUS KOTA MAGELANG), 01
6. PERKEMBANGAN FISIK KOTA PURWOKERTO TAHUN 1990 – 2000, 00
7. KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN KOTA (STUDI KASUS KAWASAN SUKARNO HATTA DAN BERINGIN KOTA MADYA MAGELANG), 96
8. PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PERKEMBANGAN KOTA PURWOKERTO, 01
9. PENGARUH PERKEMBANGAN PENGGUNAN LAHAN TERHADAP STRUKTUT TATA RUANG KOTA CIREBON, 00
10. PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN RS/RSS TERHADAP STRUKTUR RUANG KOTA PALANGKARAYA, 02
11. KAJIAN EMPIRIK RUANG TERBUKA HIJAU KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAMPUS UGM YOGYAKARTA), 02
12. KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI SEKITAR JALAN ARTERI LINGKAR BARAT PALEMBANG, 01
13. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KOORDINASI PENYUSUNAN USULAN PROGRAM DAN PROYEK PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PELAKSANAAN FORUM DISKUSI UDKP KECAMATAN FAK-FAK DAN TELUK ARGUNI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II FAK-FAK, 00
14. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP KUALITAS RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE DAN MAROS, 96
15. PERILAKU PEMILIHAN LOKASI PARKIR STUDI KASUS KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA, 97
16. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS RENCANA PEMBANGAUNAN TAHUNAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE DAN MAROS), 96
17. PENGARUH PARIWISATA TERHADAP POLA TATA RUANG PERUMAHAN TRADISIONAL BALI (STUDI KASUS KAWASAN WISATA KUTA), 88
18. PROPOSAL PENGARUH INTERAKSI DESA KOTA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA,
19. INSTITUSI ADAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM SUMBER DAYA ALAM WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL, 03
20. PERAN KOTA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN DAERAH BELAKANGNYA (HINTERLAND). STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGANYAR, 04
21. KAJIAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERJA SAMA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA, 04
22. KETERKAITAN ANTARA PENGEMBANGAN OBYEK WISAT PULAU KUMALA KABUPATEN KERTANEGARA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR, 04
23. ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM MODEL PERENCANAAN MPBM DI KOTA MATARAM, 03
24. ANALISIS PERGERAKAN SPATIAL PENDUDUK (KASUS DESA TRANSMIGRASI BATU SIBUNG DAN DESA NON TRANSMIGRASI TANGKUM BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR, 04
25. ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN FISIK KOTA SLEMAN, 96
26. PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DESA CATUR TUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN), 03
27. PERANAN STAKEHOLDERS DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBU KOTA KABUPATEN SOLOK, 03
28. STUDI PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN PERSEPSI STAKEHOLDERS (KASUS PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2001 – 2005),
29. ANALISIS POLA PERGERAKAN SPATIAL PENDUDUK (KASUS DESA TRANSMIGRASI BATU SIBUNG DAN DESA NON TRANSMIGRASI TANGKUM BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR)
30. PERANAN STAKEHOLDERS DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBU KOTA KABUPATEN SOLOK
31. PENGARUH FAKTOR SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN RUANG KOTA (KASUS KOTA KECAMATAN KABUPATEN MUSI RANCUASAM 1990-2000)
32. PROSPEK PENGEMBANGAN KOTA BUNTOK SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN DATI II BARITO SELATAN
33. KARAKTERISTIK PEMUKIMAN PERAMBAH KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN LEMPUNG KABUPATEN OGAN KOMERING LOR
34. ANALISIS SPASIAL DAN EKONOMI PELAYANAN PASAR SENTRAL RAH TERHADAP WILAYAH SEKITARNYA
35. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KECAMATAN PO DAN KENDARI
36. EFEKTIVITAS KINERJA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) SEBAGAI INSTITUSI PERENCANAAN DALAM P2 DI KABUPATEN SLEMAN
37. PERSPEKSI STAKEHOLDERS TERHADAP RENCANA STRATEGIS KABUPATEN OKH 2001-2005
38. EVALUASI KEBIJAKAN KAPET STUDI TENTANG PENETAPAN PELUANG DAN TANTANGAN KAWASAN ANDALAN BIAH
39. PENGARUH KAWASAN PERUMAHAN TERHADAP WILAYAH DI SEKITARNYA (STUDI KASUS PERUMNAS DAN PERUMAHAN IDAMAN PERMAI AIR BANG KOTA CURUP)
40. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PADA PROYEK INPRES PENINGKATAN JALAN DI KABUPATEN BANJAR
41. STUDI PERBANDINGAN ANTARA KOTA PADANG PANJANG DAN KOTA ADMINISTRATIF KLATEN DARI PERSPEKTIF PENENTUAN STATUS (STUDI KASUS KOTA PADANG PANJANG DI SUMBAR DAN KOTA KLATEN DI JATENG)
42. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI KAMPUNG YOTA TEPI DANAU SENTANI
43. STUDI PEMBENTUKAN KLUSTER CULTURAL PRODUCT INDUSTRIE DI KOTAGEDE
44. STUDI KESESUAIAN LAHAN BAGI ALTERNATIF PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU DRIYOREJO JAWA TIMUR
45. STUDI KELAYAKAN RENCANA INVESTASI PEMBANGUNAN KAWASAN BARU BURING SAKLIT DI KOTAMADYA MALANG
46. PERAN DAN KONSTRIBUSI MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERUMAHAN KELUARGA MISKIN NON PENGUNGSI DI DESA POSO KEC. TELUK AMBON BENGUALA KOTA AMBON)
47. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN GERABAH KASONGAN
48. KARAKTERISTIK PEMUKIMAN PERAMBAH KAWASAN HUTAN DI KEC. LEMPUNG KAB. OGAH KOMERING
49. IMPLEMENTASI FUNGSI EVALUASI BAPPEDA (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II JAMBI)
50. SISTEM PENGELOLAAN WILAYAH HUTAN PRODUKSI DALAM KONSEP LEMBAGA MASYARAKT ADAT PAPUA (STUDI KASUS HUTAN PRODUKSI DI DAERAH ASMAT DISTRIK AKAT KAB. MERAUKE)
51. KERUSAKAN DAN PELESTARIAN HUTAN DI KEC. KEI KECIL KAB. MALUKU TENGGARA PROPINSI MALUKU
52. KONFLIK KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. BIMA