TESIS MEP [KODE 05Y]
1. LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRA DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KAB. SIDOREJO)
2. EVALUASI IMPLEMENTASI STRATEGI BISNIS PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS D.I.Y)
3. PELUANG INVESTASI DI PROPINSI DATI I LAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
4. KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI JAMBI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
5. ANALISIS PERUBAHAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI D.I.Y TAHUN 1990-1997
6. TINJAUAN PENGARUH HARGA SEWA RUMAH TERHADAP NJOP PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA DAN KEC. DEPOK KAB. DATI II SLEMAN)
7. DAMPAK PERUBAHAN PRODUKSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1990-1992
8. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR-KANTOR DISPENDA KAB. SORONG)
9. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKAN BARU PROP. RIAU
10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA
11. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAMKANAN DI KAB. BANJAR KALSEL.
12. EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALU PROP. SULTENG TAHUN 1996-2000
13. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN IMPRES DAERAH TINGKAT II DI JATIM SELAMA PEITA IV DAN PELITA V (STUDI KASUS DI KAB. MALANG, PASURUAN DAN SIDOREJO)
14. PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROP. KALTIM
15. EFISIENSI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. GARUT
16. KESENJANGAN PEMBANGUN EKONOMI ANTAR DAERAH TINGKAT II DI PROP. MALUKU TAHUN 1993-1994
17. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA
18. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROP. BENGKULU
19. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN
20. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN (DI KAB. TRENGGALEK)
21. ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DALAM EKONOMI DAERAH PROP. JAMBI
22. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. LOMBOK TIMUR
23. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KAB. BELITUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992-2000
24. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS DI PROP. BENGKULU)
25. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORE CARD
26. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
27. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KALTIM
28. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. JEMBRANA
29. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA KAB. ACEH TENGGARA
30. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL
31. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP. NTT
32. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA
33. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 DI PROP. JAMBI
34. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
35. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA
36. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUKPANG DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 1997/1998-2001
37. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTANAMAN PEMAKAMAN 2001)
38. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA
39. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
40. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999)
41. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU
42. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
43. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPERTADA KAB. TANAH LAUT
44. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANAH TORAJA TAHUN 1991-2000
45. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN LUMBUNG KREDIT PERDESAAN (PD BPR LKP)
46. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB.PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
47. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB.PURWOREJO)
48. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
49. ANALISIS KESIAPAN FUNGSI PASAR TRNYEMAN KOTA SLAWI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KBA. DAERAH TINGKAT II TEGAL
50. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
51. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI TERMINAL TIRTONADI PADA DINAS PENDAPATAN KOTAMADYA SURAKARTA
52. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. KOTA BARU PROP. KALSEL
53. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU)
54. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA
55. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. ACEH TENGGARA
56. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN NUSA TENGGARA AGRICULTURAL AREA POROJECT (NTAADP)
57. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKANBARU PROP. RIAU
58. KELAYAKAN FINANSIAL PROYEK JAMBU METE RAKYAT DI KEC. KUPANG TENGAH DI KAB. KUPANG
59. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR
60. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR
61. EVALUASI KINERJA PDAM TIRTA AMERTA JATI DI KAB. JEMBRANA
62. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARANN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB.BENGKULU SELATAN
63. PROSPEK OTONOMI DAERAH KAB. TANAH LAUT DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (KOMPONEN PENERIMAAN)
64. EVALUASI PROSES PENYUSUTAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TA. 1995/1996-2000
65. KESIAPAN KEUANGAN DAERAH DALAM
66. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN
67. EVALUASI TARIP AKOMODASI RAWAT INAP BERDASARKAN UNIT KOS.....
68. STRUKTUR DAN KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KOTA BANJAR BARU PERIODE 1995-2000
69.KOSONG
70. INDEKS CUACA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI DI INDONESIA
71. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ANDRA GIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH
72. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG
73. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. PAPUA
74. KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1999-2000
75. PENENTUAN SUB SEKTOR UNGGULAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA PEKANBARU
76. PENGARUH VARIABEL- VARIABEL PENIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALBAR
77. ALOKASI PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI IMPLEMENTASI REPETADA DI KAB. ACEH SELATAN
78. PERANAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROP.MALUKU
79. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAANDI KAB. KOLAKA
80. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMSEL
81. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RENSTRA KAB. UANTAN SINGIGI PROP. RIAU 2000-2003
82. PENGRUH DANA BERGULIR SUBSIDI ABM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004
83. HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA BANDA ACEH
84. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKROTERHADAP PENDAPAAN USAHA KECIL BATIK KASU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANG SARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL)
85. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGSDENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD
86. PERTUMBUHAN EKONOMI DANKETIMPANGAN PDRB ANTAR KECAMATAN DI KAB. WARINGI TIMUR PROP. KALTENG 1997-2002
87. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KELURAHAN SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL
88. EVALUASI KOMPARATIF METODE PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KARYA USAHA MANDIRI DENGAN IDT (DI KEC. LEUWILANG KAB. BOGOR JAWA BARAT)
89. PERSAINGAN PENGGUNAAN LAHAN ANTARA POLOWIJO DENGAN TEMBAKAU DI KAB. LOMBOK TIMUR
90. POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. KALTENG
91. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DI KAB. SAWALUNTO/SIJUNJUNG
92. PERKEMBANGAN PENDAPTAN PETANI PADI DAN UPAYA PENBETASI KEMISKINAN DI KAB. BOLANG MOGGONNDOWO
93. ANALISIS POTENSI DESA KAB. LEMBAT
94. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMSEL
95. DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KAB. DAIRI PROP. SUMUT 1999-2003
96. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
97. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAM KANAN DI KAB. BANJAR KALSEL
98. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DATI II BANJAR
99. DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH TK II SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KODYA DATI II BANDAR LAMPUNG)
100. STRUKTUR EKONOMI REGIONAL DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP. TIMOR-TIMOR
101. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH PEMUKINMAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KAB. SLEMAN)
102. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA
103. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DATI II BONDOWOSO JATIM SELAMA KURUN WAKTU 1990/1991-1994-1995
104. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA
105. ANALISIS PROSPEK PENERIMAAN PAJAK DAERAH PRO. IRIAN JAYA
106. PENGARUH FAKTOR TENADA KERJA DAN MODAL PENDAPATAN USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI KAB. SORONG
107. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAGING SAPI DI KAB. JIMOR TENGAH SELATAN
108. ANALISIS MODEL-MODEL EKONOMETRI PERMINTAAN ULANG KUASI DI INDONESIA TAHUN 1965-1994
109. ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PROSPEK PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. SORONG
110. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
111. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROP. IRIAN JAYA
112. KESIAPAN MIMIKA MENJADI DAERAH OTONOM DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
113. PENINGKATAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DI KAB. SORONG
114. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KAB. DATI II SARKO
115. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II MANADO
116. ANALISIS KONFLIK INDONESIA JERPANG DI DALAM PASAR OTOMOTIF PENERAPAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN GAME TEORY
117. PENGARUH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TABUNGAN DOMESTIK DI INDONESIA: STUDI PENDEKATAN ERROR CORECTIONS MODEL SIMULTAN
118. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN 2000-2004 (STUDI KASUS PADA PROP. NTB)
119. KEDUDUKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PENETAPAN LOKASI IBUKOTA KAB. SERAM BAGIAN BARAT
120. ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEGIATAN TAMBANG INKONVENSIONAL (TI) DI PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
121. PERANAN RETRIBUSI PASAR DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (KASUS DI BANYUMAS)
122. EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADI DI KEC. KERAMBILAN KAB. TABANAN (STUDI KASUS MUSIM TANAM JANUARI 2006)
123. PENERAPAN BALANCED SCORECARD STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRO. RIAU
124. PENGARUH LOKASI DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH TERHADAP HARGA JUAL TANAH KOMPLEK PERUMAHAN (STUDI KASUS KOMPLEK PERUMAHAN DI KAB. SUMBAWA)
125. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TAHUN 1990-2005
126. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
127. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU]
128. DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PAK) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KEC. RAMBAH KAB. ROKAN HULU
129. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2002
130. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2003
131. ANALISIS EFISIENSI PADA BANK DI INDONESIA TAHUN 2002 (DENGAN PENDEKATAN METODE DEA)
132. KEMAMPUAN KAB. LOMBOK BARAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH
133. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)/ 2007
134. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) DAN KUALITAS (PERFORMANCE PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB. BULUNGAN) KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB. BULUNGAN/ / 2006
135. ESTIMASI MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TINGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG 2006)
136. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL (STUDI KASUS INDUSTRI KECIL BARANG KULIT DI MANDING KAB. BANTUL YOGYAKARTA) / 1990
137. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM/ 2004
138. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH (STUDI DI BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P3 – PL) TAHUN 2006
139. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL) / 2005
140. ANALISIS CASH BUDGET DAN PEMANFAATAN IDLE CASH DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN KAS DAERAH DI KOTA GORONTALO/ 2007
141. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN/2006
142. EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROYEK PENYEDIAAN KAPAL IKAN KAB. FLORES TIMUR (STUDI KASUS KELOMPOK NELAYAN)2007
143. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004)
144. PENGARUH KONSENTRASI PERTOKOAN TERHADAP NILAI TANAH (STUDI KASUS DI KEC. JATINEGARA JAKTIM) / 1997
145.KAJIAN PENGARUH AKSESBILITAS DAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP NILAI TANAH DI KODYA YOGYAKARTA/ 1999
2. EVALUASI IMPLEMENTASI STRATEGI BISNIS PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS D.I.Y)
3. PELUANG INVESTASI DI PROPINSI DATI I LAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
4. KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI JAMBI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
5. ANALISIS PERUBAHAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI D.I.Y TAHUN 1990-1997
6. TINJAUAN PENGARUH HARGA SEWA RUMAH TERHADAP NJOP PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA DAN KEC. DEPOK KAB. DATI II SLEMAN)
7. DAMPAK PERUBAHAN PRODUKSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1990-1992
8. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR-KANTOR DISPENDA KAB. SORONG)
9. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKAN BARU PROP. RIAU
10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA
11. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAMKANAN DI KAB. BANJAR KALSEL.
12. EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALU PROP. SULTENG TAHUN 1996-2000
13. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN IMPRES DAERAH TINGKAT II DI JATIM SELAMA PEITA IV DAN PELITA V (STUDI KASUS DI KAB. MALANG, PASURUAN DAN SIDOREJO)
14. PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROP. KALTIM
15. EFISIENSI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. GARUT
16. KESENJANGAN PEMBANGUN EKONOMI ANTAR DAERAH TINGKAT II DI PROP. MALUKU TAHUN 1993-1994
17. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA
18. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROP. BENGKULU
19. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN
20. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN (DI KAB. TRENGGALEK)
21. ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DALAM EKONOMI DAERAH PROP. JAMBI
22. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. LOMBOK TIMUR
23. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KAB. BELITUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992-2000
24. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS DI PROP. BENGKULU)
25. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORE CARD
26. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
27. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KALTIM
28. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. JEMBRANA
29. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA KAB. ACEH TENGGARA
30. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL
31. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP. NTT
32. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA
33. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 DI PROP. JAMBI
34. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
35. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA
36. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUKPANG DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 1997/1998-2001
37. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTANAMAN PEMAKAMAN 2001)
38. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA
39. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
40. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999)
41. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU
42. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
43. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPERTADA KAB. TANAH LAUT
44. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANAH TORAJA TAHUN 1991-2000
45. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN LUMBUNG KREDIT PERDESAAN (PD BPR LKP)
46. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB.PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
47. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB.PURWOREJO)
48. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
49. ANALISIS KESIAPAN FUNGSI PASAR TRNYEMAN KOTA SLAWI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KBA. DAERAH TINGKAT II TEGAL
50. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
51. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI TERMINAL TIRTONADI PADA DINAS PENDAPATAN KOTAMADYA SURAKARTA
52. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. KOTA BARU PROP. KALSEL
53. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU)
54. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA
55. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. ACEH TENGGARA
56. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN NUSA TENGGARA AGRICULTURAL AREA POROJECT (NTAADP)
57. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKANBARU PROP. RIAU
58. KELAYAKAN FINANSIAL PROYEK JAMBU METE RAKYAT DI KEC. KUPANG TENGAH DI KAB. KUPANG
59. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR
60. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR
61. EVALUASI KINERJA PDAM TIRTA AMERTA JATI DI KAB. JEMBRANA
62. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARANN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB.BENGKULU SELATAN
63. PROSPEK OTONOMI DAERAH KAB. TANAH LAUT DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (KOMPONEN PENERIMAAN)
64. EVALUASI PROSES PENYUSUTAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TA. 1995/1996-2000
65. KESIAPAN KEUANGAN DAERAH DALAM
66. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN
67. EVALUASI TARIP AKOMODASI RAWAT INAP BERDASARKAN UNIT KOS.....
68. STRUKTUR DAN KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KOTA BANJAR BARU PERIODE 1995-2000
69.KOSONG
70. INDEKS CUACA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI DI INDONESIA
71. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ANDRA GIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH
72. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG
73. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. PAPUA
74. KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1999-2000
75. PENENTUAN SUB SEKTOR UNGGULAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA PEKANBARU
76. PENGARUH VARIABEL- VARIABEL PENIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALBAR
77. ALOKASI PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI IMPLEMENTASI REPETADA DI KAB. ACEH SELATAN
78. PERANAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROP.MALUKU
79. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAANDI KAB. KOLAKA
80. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMSEL
81. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RENSTRA KAB. UANTAN SINGIGI PROP. RIAU 2000-2003
82. PENGRUH DANA BERGULIR SUBSIDI ABM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004
83. HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA BANDA ACEH
84. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKROTERHADAP PENDAPAAN USAHA KECIL BATIK KASU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANG SARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL)
85. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGSDENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD
86. PERTUMBUHAN EKONOMI DANKETIMPANGAN PDRB ANTAR KECAMATAN DI KAB. WARINGI TIMUR PROP. KALTENG 1997-2002
87. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KELURAHAN SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL
88. EVALUASI KOMPARATIF METODE PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KARYA USAHA MANDIRI DENGAN IDT (DI KEC. LEUWILANG KAB. BOGOR JAWA BARAT)
89. PERSAINGAN PENGGUNAAN LAHAN ANTARA POLOWIJO DENGAN TEMBAKAU DI KAB. LOMBOK TIMUR
90. POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. KALTENG
91. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DI KAB. SAWALUNTO/SIJUNJUNG
92. PERKEMBANGAN PENDAPTAN PETANI PADI DAN UPAYA PENBETASI KEMISKINAN DI KAB. BOLANG MOGGONNDOWO
93. ANALISIS POTENSI DESA KAB. LEMBAT
94. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMSEL
95. DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KAB. DAIRI PROP. SUMUT 1999-2003
96. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
97. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAM KANAN DI KAB. BANJAR KALSEL
98. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DATI II BANJAR
99. DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH TK II SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KODYA DATI II BANDAR LAMPUNG)
100. STRUKTUR EKONOMI REGIONAL DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP. TIMOR-TIMOR
101. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH PEMUKINMAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KAB. SLEMAN)
102. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA
103. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DATI II BONDOWOSO JATIM SELAMA KURUN WAKTU 1990/1991-1994-1995
104. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA
105. ANALISIS PROSPEK PENERIMAAN PAJAK DAERAH PRO. IRIAN JAYA
106. PENGARUH FAKTOR TENADA KERJA DAN MODAL PENDAPATAN USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI KAB. SORONG
107. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAGING SAPI DI KAB. JIMOR TENGAH SELATAN
108. ANALISIS MODEL-MODEL EKONOMETRI PERMINTAAN ULANG KUASI DI INDONESIA TAHUN 1965-1994
109. ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PROSPEK PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. SORONG
110. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
111. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROP. IRIAN JAYA
112. KESIAPAN MIMIKA MENJADI DAERAH OTONOM DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
113. PENINGKATAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DI KAB. SORONG
114. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KAB. DATI II SARKO
115. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II MANADO
116. ANALISIS KONFLIK INDONESIA JERPANG DI DALAM PASAR OTOMOTIF PENERAPAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN GAME TEORY
117. PENGARUH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TABUNGAN DOMESTIK DI INDONESIA: STUDI PENDEKATAN ERROR CORECTIONS MODEL SIMULTAN
118. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN 2000-2004 (STUDI KASUS PADA PROP. NTB)
119. KEDUDUKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PENETAPAN LOKASI IBUKOTA KAB. SERAM BAGIAN BARAT
120. ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEGIATAN TAMBANG INKONVENSIONAL (TI) DI PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
121. PERANAN RETRIBUSI PASAR DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (KASUS DI BANYUMAS)
122. EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADI DI KEC. KERAMBILAN KAB. TABANAN (STUDI KASUS MUSIM TANAM JANUARI 2006)
123. PENERAPAN BALANCED SCORECARD STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRO. RIAU
124. PENGARUH LOKASI DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH TERHADAP HARGA JUAL TANAH KOMPLEK PERUMAHAN (STUDI KASUS KOMPLEK PERUMAHAN DI KAB. SUMBAWA)
125. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TAHUN 1990-2005
126. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
127. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU]
128. DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PAK) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KEC. RAMBAH KAB. ROKAN HULU
129. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2002
130. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2003
131. ANALISIS EFISIENSI PADA BANK DI INDONESIA TAHUN 2002 (DENGAN PENDEKATAN METODE DEA)
132. KEMAMPUAN KAB. LOMBOK BARAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH
133. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)/ 2007
134. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) DAN KUALITAS (PERFORMANCE PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB. BULUNGAN) KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB. BULUNGAN/ / 2006
135. ESTIMASI MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TINGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG 2006)
136. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL (STUDI KASUS INDUSTRI KECIL BARANG KULIT DI MANDING KAB. BANTUL YOGYAKARTA) / 1990
137. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM/ 2004
138. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH (STUDI DI BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P3 – PL) TAHUN 2006
139. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL) / 2005
140. ANALISIS CASH BUDGET DAN PEMANFAATAN IDLE CASH DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN KAS DAERAH DI KOTA GORONTALO/ 2007
141. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN/2006
142. EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROYEK PENYEDIAAN KAPAL IKAN KAB. FLORES TIMUR (STUDI KASUS KELOMPOK NELAYAN)2007
143. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004)
144. PENGARUH KONSENTRASI PERTOKOAN TERHADAP NILAI TANAH (STUDI KASUS DI KEC. JATINEGARA JAKTIM) / 1997
145.KAJIAN PENGARUH AKSESBILITAS DAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP NILAI TANAH DI KODYA YOGYAKARTA/ 1999
Komentar