TESIS MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK [KODE 5GM]

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN : EFEKTIVITAS TRAYEK ANGKUTAN SEBAGAI SISTEM TRANSPORTASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (SK : DIKOTAMADYA DATI II KUPANG NTT) – 99
2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KAB. DATI II TIMOR TENGAH UTARA – 98
3. PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN APBD TINGKAT I KALBAR (STUDI IMPELEMENTASI BEBERAPA FAKTOR PENDUKUNG SINKRONISASI KEWENANGAN DAN TUJUAN) – 95
4. KINERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) PROP. DATI I RIAU – 95
5. PEMBANGUNAN DI KAB. KUPANG MENYONGSONG GLOBALISASI EKONOMI (SUATU STUDI MENGENAI UPAYA PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN MENGHADAPI KECENDERUNGAN LINGKUNGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI BIDANG EKONOMI – 97
6. KUALITAS PELAYANAN DIPENDA DATI II SINTANG KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK – 97
7. KERJASAMA PEMDA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL – 99
8. FACTORS INFLUENCING CIVIL SERVICE REFORM IN INDONESIA : THE CASE STUDY OF YOGYA MUNICIPALITY) – 00
9. KEMAMPUAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH (STUDI TENTANG SEKTOR PARIWISATA KAB. KEBUMEN DIBANDINGKAN KAB. CILACAP DAN KAB. PURWOREJO) – 02
10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KAB. DATI II ENDE (SK : KAB DATI II ENDE) – 99
11. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KEC. TEMINABUN KAB. SORONG) – 02
12. KEBIJAKAN PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYA (SK : IMPLEMENTASI SK. WALIKOTA NO. 056/KD/1987 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYA) – 01
13. CAPACITY BUILDING PEMERINTAH KAB. BURU PROP. MALUKU (SK : KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH) – 02
14. PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMDA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA KEHUTANAN DI KAB. BELU - 02
15. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI (SK : PENGELOLAAN HUTAN DI KAB. KUANTAN SINGINGI) – 02
16. ENTERPRENURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH (SK : PEMDA KAB. BENGKALIS) – 02
17. STUDI BANDING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA ANTARA SMK NEGERI DAN SMK SWASTA – 02
18. NETRALITAS BIROKRASI PUBLIK (SK : BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON) – 02
19. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIPENDA KOTA JAYAPURA – 02
20. RE-INVESTASI MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK ETNIS (SK : KONFLIK ETNIS PASCA KERUSUHAN DI KALBAR) – 02
21. PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNG KARIHUN INDONESIA DENGAN SUAKA ALAM LANJAK ENTIMAU SARAWAK MALAYSIA – 02
22. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BPD IRIAN JAYA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 02
23. PROSES PENGISIAN JABATAN DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA (STUDI PADA PEMDA PROP. LAMPUNG) – 02
24. STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS DPRD SORONG – 02
25. PERAN CAMAT/PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 22 TAHUN 1999 (SK : KEC. TEBO ULU KAB. TEBO) – 03
26. MANAJEMEN STRATEGIS KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MENUJU ”VISION OF SUCCESS” DI MASA DEPAN (SK : KANTOR PMD KOTAMADYA SAMARINDA) – 99
27. ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN KEMBALI KEPEMERINTAHAN NAGARI DI PROP. SUMBAR 9SK : KAB. PASAMAN) – 03
28. AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (SUATU ANALISIS MENGENAI AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH YANG DISEDIAKAN PDAM DI KOTA BATURAJA SUMBAR) – 03
29. RENDAHNYA KINERJA DPRD KAB. MANGGARAI PROP. NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN DAN PENGAWASAN – 03
30. STRATEGI KABUPATEN DATI II SAMBAS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI – 96
31. PEMEKARAN WILAYAH DI KAB. SORONG ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KAB. SORONG – 02
32. STATUS DAN PERANAN BUNDO KANDUANG DALAM PENYELENGGARAAN NAGARI DI KEC. BASO KAB. AGAM – 03
33. ANALISIS ORGANISASI DISPENDA PROP DIY (STUDI TENTANG PERAN FAKTOR KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI/TATA HUBUNGAN DAN REWARD PADA KEBERHASILAN ORGANISASI) – 96
34. STRATEGI PEMERINTAHAN NAGARI DALAM ERA OTONOMI DAERAH (KASUS KAB. SOLOK) – 02
35. IMPELEMENTASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANAHAN (SUATU PENELITIAN TENTANG PERANAN CAMAT KEPALA WILAYAH KEC. SELAKU PPAT DI KAB. DAN KOTAMADYA PASURUAN) – 97
36. EFEKTIVITAS ORGANISASI DISPENDA KAB. MERAUKE PROP IRIAN JAYA – 03
37. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KAB. BANGGAI (MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999) – 03
38. AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA CANGKUANG KULON, KEPALA DESA GIRIMEKAR, DAN DESA BUAH BATU DI KAB. BANDUNG) – 02
39. ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SIM (SIMDUK) DI KOTA PALEMBANG – 03
40. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN (SK : KANTOR KECAMATAN JAYAPURA UTARA) – 01
41. FLUKTUASI PENERIMAAN HASIL PAJAK DAERAH (SUATU PENELITIAN DIKANTOR DISPENDA PROP. NAD) – 03
42. KONFLIK ANTARA BASIS SOSIAL KLAN DI BALIK PROSES PEMILIHAN BUPATI : MASALAH DAN RESOLUSINYA (SK : PEMILIHAN BUPATI LEMBATA TH 2001) – 03
43. POLA AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK – 03
44. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH – 03
45. KOLUSI DALAM PENGELOLAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KAB. JAYAPURA - 02
46. STRATEGI BAPPEDA KAB. JAYAPURA MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 02
47. ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN (SK : PADA KANTOR BAPPEDA PROP. PAPUA) – 02
48. ANALISA EFEKTIVITAS ORGANISASI (SK : PADA SEKDA KAB. MIMIKA IRIAN JAYA) – 01
49. IMPLIKASI PERGESERAN FUNGSI TERHADAP KINERJA RSUD JAYAPURA – 03
50. IMPELEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH DI KAB. JAYAPURA – 02
51. SISTEM PEMERIKSAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROP. PAPUA – 02
52. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH (BPD) PROP. DIY MELALUI KUALITAS HASIL AUDIT KINERJA – 03
53. UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA BIDANG PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN PENGAWASAN DAERAH (BPD) KAB. PURWOREJO - 03
54. KONFLIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROP. SULTRA PERIODE 2001-2006 – 03
55. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PUKK PT. SEMEN PADANG DALAM MEMBINA USAHA KECIL DAN KOPERASI DI KOTA PADANG – 01
56. ANALISA EFEKTIVITAS PERUSAHAAN DAERAH SULTENG (SK : PD PADA UNIT PERCETAKAN DAN KONTRAKTOR) – 01
57. STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DPRD KAB. SORONG – 01
58. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PASIEN PADA INSTALASI RAWAT INAP RS. DR. SARDJITO DENGAN MENGGUNAKAN METODE GAP PELAYANAN (SERVQUAL) – 04
59. PROSPEK MANAJEMEN PEMERINTAH PASCA PEMEKARAN KAB. WAROPEN DI ERA OTONOMI DAERAH – 03
60. PENGARUH KOLABORASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR BPN PROP. RIAU – 04
61. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI ISU PELANGGARAN HAM PADA PERISTIWA DILI 12 NOPEMBER 1991 – 02
62. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN RIAU – 04
63. PENGARUH NILAI BUDAYA DALIHAN NA TOLU PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI KAB. TOBA SAMOSIR – 03
64. PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP PROSES MIGRASI ETNIS BUGIS SE KOTAMADYA BALIKPAPAN – 94
65. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSEDRU PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PEMERINTAH KAB. NGADA – 04
66. PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI TENTANG PERANAN ORMAS DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA DAIRI) – 04
67. MENGEMBANGKAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR DESA DI KEC. LEIHITU) – 04
68. PROSES ANGGARAN KINERJA DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB. SIDOARJO – 04
69. HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH (SK : PEMBERHENTIAN GUBERNUR OLEH DPRD DI KALSEL) – 04
70. HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH (SK : PROSES PERUMUSAN PERDA TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999 DI MOJOKERTO) – 01
71. PERUBAHAN PEMAKNAAN TERHADAP DOKTRIN AHLU AL SUNNAH WA AL JAMAAH DAN PENGARUHNYA BAGI GENERASI MUDA NU DI DIY – 99
72. PERANAN PEREMPUAN LAMALOHOT FLORES DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA – 00
73. PERANAN ANALISIS JABATAN DALAM PENATAAN ORGANISASI (SK : DINKES PROP. NTT) – 04
74. STRATEGI MENINGKATKAN REKUITMEN KADER PDI-P PASCA NEGARA ORDE BARU DI KAB. MALANG – 02
75. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BANTUL (SK : KEC. SEDAYU DAN RSD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL) – 04
76. EFEKTIVITAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA BAU-BAU – 04
77. PENJABARAN KONSEP UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (SK : UPTSA KOTA YOGYA) – 04
78. POLA AFILIASI POLITIK KAUM SANTRI TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM ERA MULTI PARTAI (SK : KAB. SERANG-BANTEN JABAR) – 00
79. PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELELANGAN PROYEK (SK : SUB DINAS BINAMARGA, DINAS KIMPRASWIL KAB. LOMBOK TENGAH) – 04
80. FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI NAD – 04
81. HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH (SK : PROSES PERUMUSAN PERDA TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI KAB. TAVBALONG KALSEL) – 03
82. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA MEDAN – 03
83. PERFORMANCE SEKBER KARMANTUL (SK : PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KAB. BANTUL) – 04
84. SISTEM KEAGAMAAN NAHDATUL ULAMA (AKULTURASI ANTARA ISLAM DENGAN KEBUDAYAAN JAWA) – 03
85. KETERGANTUNGAN EKONOMI DAN POLITIK LSM PADA LEMBAGA DANA INTERNASIONAL (SK : LSM DI YOGYAKARTA) – 01
86. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P2KP DI DESA BOKOHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN DIY) – 01
87. REORGANISASI KEC. DI KOTA BENGKULU – 04
88. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB.MERAUKE – 04
89. REFORMASI BIROKRASI LOKAL (SK : DI SEKDA KAB. TIMOR TENGAH SELATAN) – 04
90. ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMU (DPU) PROP. PAPUA (SK : PADA TAHUN ANGGARAN 2003) – 04
91. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA JAYAPURA – 04
92. INTEREST GROUP DAN PARTAI POLITIK (STUDI RELASI PAMSWAKARSA DENGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004 DI KAB. LOMBOK TENGAH) – 04
93. PENGARUH PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA LEGISLATIF DI KAB. LEBAK – 00
94. FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (SK : DIKEC. NASEM KEC. MERAUKE KAB. DATI II MERAUKE) – 00
95. PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (SK : DI KAB. LOMBOK TENGAH) – 04
96. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN POLITIK LEGISLATIF TERHADAP PENYELENGGARAAAN PEMDA (SK : DI KOTA BENGKULU TERHADAP ANGGOTA DPRD PERIODE 1999-2004)
97. PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (SK :” PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KEC. OEBOBO KUPANG) – 04
98. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENINGKATKAN PAD GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 03
99. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA YK – 02
100. EFEKTIVITAS TUGAS APARATUR DI TENGAH KONFLIK (SK : APARATUR SEKDA KAB. ACEH SELATAN NAD) – 05
101. SISTEM NILAI BUDAYA DAN INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT LINGGO ASRI – 02
102. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DI KAB. KULON PROGO PROP. DIY (SK : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR”PEMP”) – 02
103. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KAB. DONGGALA – 02
104. DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG OTODA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA JAYAPURA (PENELITIAN DESKRIPTIF EVALUATIF) – 01
105. PENGARUH ADAPTABILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA APARATUR PADA SEKDA KOTA TANJUNG BALAI – 03
106. PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE – 05
107. KONFLIK ANTAR PEMERINTAH DAERAH PASCA PEMEKARAN (SK : PADA PEMBAGIAN ASET DAERAH ANTARA KAB. BUTON DAN KOTA BAU-BAU) – 05
108. PEMILU LEGISLATIF DAN MENINGKATNYA DUKUNGAN PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM (SK : HASIL PEMILU 2004 DI KAB. BIMA) – 05
109. DINAMIKA KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN PENGUATAN MODAL USAHA SISTEM TUNDA JUAL (SK : PETANI PALAWIJA DESA PLEMBUTAN KEC. PLAYEN KAB. GUNUNG KIDUL) – 04
110. KOMPETENSI DAN BERKELANJUTAN USAHA PRODUKTIF (STUDI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN P2KP DAN FAK DI DESA TRIHARJO) – 05
111. PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN (KASUS HUTAN LINDUNG NONA DI KOTA AMBON) – 05
112. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DALAM MENINGKATKAN PAD (EVALUASI PROSES PEMBUATAN PERDA KAB. KAPUAS NO. 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KAB. KAPUAS) – 05
113. PERAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DALAM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN – 05
114. PELAYANAN YANG BERORIENTASI PELANGGAN DI SMA KOTA PEKANBARU – 05
115. KINERJA PELAYANAN PUSKESMA KRATON DAN PUSKESMAS JETIS YOGYAKARTA – 05
116. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI SETDA KAB. MAGELANG – 04
117. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. MAJALENGKA – 03
118. MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG DAERAH (SK : PERENCANAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI SEKDA PROP. MALUKU UTARA) – 04
119. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENGELOLAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (STUDI PADA PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG) - 04
120. EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DI KAB. BANTUL – 05
121. PEMBEBASAN TANAH DAN KONFLIK SOSIAL (SK : TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PULAU BINTAN) – 04
122. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASRA 16 ILIR KE PASAR RETAIL JAKABARING PALEMBANG – 05
123. RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KAB. BUTON TERHADAP KONFLIK KEKERASAN ANTARA EKSODAN DAN PENDUDUK SETEMPAT DI KAB. BUTON (AKSI KEKERASAN EKSODAN DAN PENDUDUK SETEMPAT) – 02
124. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM - 05
125. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERBEDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MINAHASA. [KP,UGM,2004]
126. PATOLOGI BIROKRASI : POTRET KORUPSI DALAM BIROKRASI (STUDI KASUS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DARI PERILAKU BIROKRASI YANG TIDAK DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMDA MALUKU TENGAH). [POLOKDA, UGM,2006]
127. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBD (STUDI KASUS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN NYENGSRET TAHUN 2007. [KM=OTDA,UGM,2007])
128. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BERBASIS KINERJA. [KP,UGM,2003]