TESIS KEHUTANAN [KODE 18 GM]
1. KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI ERA OTONOMI DAERAH. 04
2. PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT : EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBERDAYA KEHUTANAN DI KABUPATEN BELU. 02
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH. ( STUDI KASUS PENGELOLAAN DI KABUPATEN KUANTAN SENGINGI ).02
4. PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNGKERIHUN INDONESIA DENGAN SUAKA ALAM LANJAK ENTIMAU SARAWAK MALAYSIA. 02
5. PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN. ( KASUS HUTAN LINDUND GUNUNG NONA DI KOTA AMBON ). 05
6. PENYERAPAN TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN HAK PENGELOLAAN HUTAN ( HPH ) DI PROPINSI MALUKU UTARA. 04
7. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KOPLAKA. 03
8. KETERLIBVATAN PETANI PLASMA DALAM PROGRAM TANAMAN POLA PIR EUCLYPTUS. ( STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA ). 04
9. PENDAPATAN PETANI SEKITAR HUTAN DARI PRAKTEK TUMPANGSARI PADA LAHAN HUTAN. ( STUDI KASUS DI PERHUTANI UNIT III KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR). 04
10. PERANAN HUTAN RAKYAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT SENGON DI DESA PACEKELAN) , 99
11. STUDI PRODUKSI BIOMASSA DAN KEMAMPUAN TEGAKAN SENGON DI HUTAN RAKYAT DALAM MENGURANGI AKUMULASI CO2 DI UDARA 01
12. PENGENDALIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI. 02
13. ANALISIS FAKTOR PRODUKSI PADA PABRIK GONDORUKEM DAN TERPENTIN DI PT. PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH.01
14. ANALISIS PERMINTAAN KAYU BULAT PINUS DI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR,01
15. EVALUASI UJI KETURUNAN BENUANG LAKI DI TINGKAT SEMAI. 03
16. STUDI INLOMPATIBILITAS ANTARA ROOTSTOCK DAN STION JATI PADA METODE SIDE GRAFTING DAN BUDS GRAFTING. 03
17. STUDI PENGARUH MODEL AGROFORESTRY TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN JATI DI PHH KLOMPOK, BKPH PUCUNG, KPH CEPU PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH. 89
18. USAHA PENGERAHAN DAN PEMINDAHAN TRANSMIGRAN DI DEPARTEMEN DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN PROPINSI DIY. 99
19. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU. 02
2. PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT : EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBERDAYA KEHUTANAN DI KABUPATEN BELU. 02
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH. ( STUDI KASUS PENGELOLAAN DI KABUPATEN KUANTAN SENGINGI ).02
4. PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNGKERIHUN INDONESIA DENGAN SUAKA ALAM LANJAK ENTIMAU SARAWAK MALAYSIA. 02
5. PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN. ( KASUS HUTAN LINDUND GUNUNG NONA DI KOTA AMBON ). 05
6. PENYERAPAN TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN HAK PENGELOLAAN HUTAN ( HPH ) DI PROPINSI MALUKU UTARA. 04
7. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KOPLAKA. 03
8. KETERLIBVATAN PETANI PLASMA DALAM PROGRAM TANAMAN POLA PIR EUCLYPTUS. ( STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA ). 04
9. PENDAPATAN PETANI SEKITAR HUTAN DARI PRAKTEK TUMPANGSARI PADA LAHAN HUTAN. ( STUDI KASUS DI PERHUTANI UNIT III KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR). 04
10. PERANAN HUTAN RAKYAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. (STUDI KASUS HUTAN RAKYAT SENGON DI DESA PACEKELAN) , 99
11. STUDI PRODUKSI BIOMASSA DAN KEMAMPUAN TEGAKAN SENGON DI HUTAN RAKYAT DALAM MENGURANGI AKUMULASI CO2 DI UDARA 01
12. PENGENDALIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI. 02
13. ANALISIS FAKTOR PRODUKSI PADA PABRIK GONDORUKEM DAN TERPENTIN DI PT. PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH.01
14. ANALISIS PERMINTAAN KAYU BULAT PINUS DI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR,01
15. EVALUASI UJI KETURUNAN BENUANG LAKI DI TINGKAT SEMAI. 03
16. STUDI INLOMPATIBILITAS ANTARA ROOTSTOCK DAN STION JATI PADA METODE SIDE GRAFTING DAN BUDS GRAFTING. 03
17. STUDI PENGARUH MODEL AGROFORESTRY TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN JATI DI PHH KLOMPOK, BKPH PUCUNG, KPH CEPU PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH. 89
18. USAHA PENGERAHAN DAN PEMINDAHAN TRANSMIGRAN DI DEPARTEMEN DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN PROPINSI DIY. 99
19. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU. 02
Komentar