TESIS MEP [KODE 03E]
1. PENGARUH VARIABEL-VARIABEL PENDIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALBAR – 04
2. KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KAB. REMBANG – 02
3. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. KOLAKA – 04
4. DAMPAK BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA MASYARAKAT DI KEC. MERAUKE – 04
5. ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN yup
SUMBANGANNYA TERHADAP PAD KOTA SORONG – 04
6. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN NOENTIFIKASI SEKTOR- SUBSEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG – 03
7. FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEKERJA PADA SEKTOR NON FARM DI PEDESAAN JAWA EKSLONSI DATA SAKERTI 2000 – 04
8. PENGUKURAN NILAI TANAH DENGAN MELIHAT DATA TRANSAKSI JUAL BELI [STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN] – 97
9. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN RUMAH SEDERHANA [STUDI KASUS KOTA MATARAM NTB] – 05
10. POTENSI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DIKOTA MATARAM NTB – 05
11. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANA TORAJA TH 1991-2000 – 01
12. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB. PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK – 02
13. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU – 02
14. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB. PURWAREJA) – 02
15. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN) – 02
16. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI [STUDI KASUS DINAS PASAR] – 02
17. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROP. KALSEL – 02
18. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL – 01
19. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TH 1999 DI PROP. JAMBI – 01
20. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD – 01
21. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTODA 1997/1998-2001 – 02
22. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DEPOK – 02
23. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TH ANGGARAN 1995/1996-2000 –M02
24. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA – 01
25. KOSONG
26. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA – 01
27. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP NTT – 01
28. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA – 01
29. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999) - 02
30. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KAB. KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTODA – 02
31. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA – 02
32. PENGARUH DANA MENGALIR SUBSIDI BBM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004 – 05
33. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RESTRA KAB. KUATAN SINGINGI PROP. RIAU 2000-2003 – 05
34. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROP DKI JAKARTA – 03
35. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU [STUDI KASUS PKM DI DESA KAREBET KEL. GONDANG SARAI KEC. BANYUJIWA KAB. BANTUL] – 05
36. SEKTOR POTENSIAL YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI KAB. MANOKWARI – 04
37. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTODA [STUDI KASUS KAB. FAL-FAL] – 02
38. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPET] SERAM – 04
39. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR [PKB] DI PROP PAPUA – 04
40. KEPARAHAN KEMISIKINAN DI INDONESIA 1999-2001 – 03
41. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH – 03
42. KOPERASI BAITUL MALWATAMWIL SEBAGAI FORMAT LEMBAGA EKONOMI USAHA KECIL – 97
43. KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. ACEH SELATAN – 02006
44. STUDI KELAYAKAN INVESTASI ALAT PENGERING JAGUNG DI KEC. PENIPATAN KAB. TANAH LAUT – 06
45. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TH 1990-2005 – 06
46. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAN KINERJA UNIT KERJA DALAM MEMPERISAPKAN PELAKSANAAN OTODA DI KOTA PONTIANAK – 00
47. DAMPAK KEBIJAKSANAAN TTA NIAGA JERUK TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JERUK DI KAB. TINGKAT II SAMBAS – 97
48. OPERASI FISKAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPOR IMPOR INDONESIA 1970-1997 – 06
49. PERANAN INVESTASI SWASTA, INVESTASI PEMERINTAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROP. DIY – 03
50. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PERHITUNGAN APBD KAB. BALITUNG TH ANGGARAN 1992-2000 – 01
51. EVALUASI BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN DI KAB. BATANGHARI (NASKAH PUBLIKASI) – 01
52. IMPLEMENTASI MODEL STANDAR ANALISA BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA UNIT KERJA BAPPEDA KAB. BANJAR PROP. KALSEL (NASKAH PUBLIKASI) – 02
53. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH KAB. SORONG
54. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETDA KAB. TANAH LAUT PROP. KALSEL 1994-1995-2000 (NASKAH PUBLIKASI)
55. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN
56. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PANGKAL PINANG 1985-2004
57. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KAB. ACEH SELATAN
58. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH DI KAB. TEGAL
59. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DI KAB. RINTANG (STUDI DI BINTANG RESORT CAKRAWALA)
60. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI DI KAB. PURWOREJO)
2. KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KAB. REMBANG – 02
3. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. KOLAKA – 04
4. DAMPAK BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA MASYARAKAT DI KEC. MERAUKE – 04
5. ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN yup
SUMBANGANNYA TERHADAP PAD KOTA SORONG – 04
6. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN NOENTIFIKASI SEKTOR- SUBSEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG – 03
7. FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEKERJA PADA SEKTOR NON FARM DI PEDESAAN JAWA EKSLONSI DATA SAKERTI 2000 – 04
8. PENGUKURAN NILAI TANAH DENGAN MELIHAT DATA TRANSAKSI JUAL BELI [STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN] – 97
9. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN RUMAH SEDERHANA [STUDI KASUS KOTA MATARAM NTB] – 05
10. POTENSI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DIKOTA MATARAM NTB – 05
11. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANA TORAJA TH 1991-2000 – 01
12. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB. PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK – 02
13. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU – 02
14. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB. PURWAREJA) – 02
15. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN) – 02
16. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI [STUDI KASUS DINAS PASAR] – 02
17. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROP. KALSEL – 02
18. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL – 01
19. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TH 1999 DI PROP. JAMBI – 01
20. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD – 01
21. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTODA 1997/1998-2001 – 02
22. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DEPOK – 02
23. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TH ANGGARAN 1995/1996-2000 –M02
24. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA – 01
25. KOSONG
26. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA – 01
27. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP NTT – 01
28. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA – 01
29. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999) - 02
30. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KAB. KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTODA – 02
31. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA – 02
32. PENGARUH DANA MENGALIR SUBSIDI BBM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004 – 05
33. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RESTRA KAB. KUATAN SINGINGI PROP. RIAU 2000-2003 – 05
34. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROP DKI JAKARTA – 03
35. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU [STUDI KASUS PKM DI DESA KAREBET KEL. GONDANG SARAI KEC. BANYUJIWA KAB. BANTUL] – 05
36. SEKTOR POTENSIAL YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI KAB. MANOKWARI – 04
37. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTODA [STUDI KASUS KAB. FAL-FAL] – 02
38. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPET] SERAM – 04
39. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR [PKB] DI PROP PAPUA – 04
40. KEPARAHAN KEMISIKINAN DI INDONESIA 1999-2001 – 03
41. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH – 03
42. KOPERASI BAITUL MALWATAMWIL SEBAGAI FORMAT LEMBAGA EKONOMI USAHA KECIL – 97
43. KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. ACEH SELATAN – 02006
44. STUDI KELAYAKAN INVESTASI ALAT PENGERING JAGUNG DI KEC. PENIPATAN KAB. TANAH LAUT – 06
45. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TH 1990-2005 – 06
46. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAN KINERJA UNIT KERJA DALAM MEMPERISAPKAN PELAKSANAAN OTODA DI KOTA PONTIANAK – 00
47. DAMPAK KEBIJAKSANAAN TTA NIAGA JERUK TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JERUK DI KAB. TINGKAT II SAMBAS – 97
48. OPERASI FISKAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPOR IMPOR INDONESIA 1970-1997 – 06
49. PERANAN INVESTASI SWASTA, INVESTASI PEMERINTAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROP. DIY – 03
50. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PERHITUNGAN APBD KAB. BALITUNG TH ANGGARAN 1992-2000 – 01
51. EVALUASI BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN DI KAB. BATANGHARI (NASKAH PUBLIKASI) – 01
52. IMPLEMENTASI MODEL STANDAR ANALISA BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA UNIT KERJA BAPPEDA KAB. BANJAR PROP. KALSEL (NASKAH PUBLIKASI) – 02
53. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH KAB. SORONG
54. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETDA KAB. TANAH LAUT PROP. KALSEL 1994-1995-2000 (NASKAH PUBLIKASI)
55. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN
56. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PANGKAL PINANG 1985-2004
57. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KAB. ACEH SELATAN
58. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH DI KAB. TEGAL
59. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DI KAB. RINTANG (STUDI DI BINTANG RESORT CAKRAWALA)
60. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI DI KAB. PURWOREJO)
Komentar